KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang melobi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Komisi V DPR RI untuk membantu pembiayaan penanganan banjir rob di Bontang Kuala. Dukungan pusat dinilai krusial karena ruas jalan yang kerap tergenang masih berstatus jalan nasional.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan persoalan banjir rob semakin mendesak karena mengganggu aktivitas warga dan perputaran ekonomi. Genangan di jalan utama membuat mobilitas dan distribusi barang tersendat.
“Persoalan ini sudah kami sampaikan langsung ke Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI. Kami terus berjuang agar ada dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Bontang diterima Ketua Tim Skema Alternatif Pembiayaan Jalan Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan, Hussein Heykal. Di Komisi V DPR RI, tim bertemu Danang Wicaksana dari Fraksi Gerindra.
Agus menjelaskan, Pemkot telah menyiapkan tiga skema penanganan banjir rob. Namun, realisasinya membutuhkan anggaran besar sehingga memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Status jalan nasional, kata dia, membuat intervensi dan pendanaan pusat menjadi faktor penentu agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kami prihatin setiap kali banjir rob datang, warga yang terdampak harus kembali berjuang. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Meski belum masuk alokasi anggaran 2026, Pemkot akan melanjutkan komunikasi agar rencana penanganan dapat diakomodasi dalam program 2027.(*)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
