KITAMUDAMEDIA, Bontang – Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bangunan di kawasan PT Badak LNG menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Sektor ini dinilai berpeluang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, dalam rapat kerja terkait optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2026, pada Senin (22/6/2026).
Rustam mengatakan DPRD mendorong pemerintah daerah memperjuangkan pengelolaan objek PBB yang berada di wilayah Bontang agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kas daerah.
“Kami berencana mendorong penarikan PBB dari bangunan yang ada di wilayah PT Badak. Potensi ini perlu diperjuangkan karena dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, daerah lain telah mampu memaksimalkan potensi pajak dari objek yang berada di wilayah administrasinya. Ia mencontohkan kondisi di Balikpapan yang dinilai berhasil memperoleh penerimaan pajak dari sejumlah objek tertentu.
“Kami melihat di Balikpapan ada objek pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah kota. Ini yang menjadi perhatian kami, mengapa potensi serupa di Bontang belum bisa dimaksimalkan,” katanya.
Rustam menjelaskan, perubahan kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan.
Ia meyakini optimalisasi PBB dari kawasan industri dan objek strategis lainnya dapat meningkatkan PAD Bontang.
“Kalau potensi PBB ini bisa kita perjuangkan dan dikelola lebih baik, tentu penerimaan daerah akan semakin besar. Ini penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Menurut Rustam, peningkatan sumber pendapatan daerah diperlukan agar Bontang tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
