KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang saat ini tercatat memiliki total aset senilai sekitar Rp 9 triliun. Dari jumlah tersebut, aset berupa tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar yang dimiliki pemerintah daerah.
Data tersebut mengemuka dalam pembahasan bersama DPRD Bontang terkait pengelolaan aset daerah. Besarnya nilai aset dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah apabila dikelola secara optimal.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan aset yang dimiliki daerah merupakan kekayaan yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan secara maksimal.
“Aset kita mencapai sekitar Rp 9 triliun. Komposisi terbesarnya berasal dari tanah dan bangunan,” ujarnya.
Menurut Rustam, besarnya aset tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang baik. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aset memiliki status hukum yang jelas, tercatat dengan baik, serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Ia menilai masih banyak aset daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan aset tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan manfaat ekonomi.
“Aset daerah harus menjadi kekuatan pembangunan. Kalau dikelola dengan baik, aset tersebut tidak hanya terjaga, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah,” katanya.
Selain memastikan legalitas dan keamanan aset, DPRD juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut dinilai penting agar aset yang dimiliki tidak menjadi beban pemeliharaan, tetapi dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Rustam, pengelolaan aset yang profesional menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dengan nilai aset yang mencapai Rp 9 triliun, Pemerintah Kota Bontang diharapkan mampu memaksimalkan potensi tersebut untuk mendukung pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. (Adv).
Editor : Redaksi
