KITAMUDAMEDIA, Bontang – Penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen dalam Perubahan APBD Kota Bontang 2026 menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang. Efisiensi anggaran diminta tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan dasar yang masih dibutuhkan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026, Selasa (8/9/2026)
Winardi mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bontang yang tetap menjaga pemenuhan mandatory spending pada sektor pendidikan dan infrastruktur publik. Namun, penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen harus diantisipasi agar tidak memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Fraksi PD Perjuangan mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam menjaga pemenuhan mandatory spending pada sektor pendidikan dan infrastruktur publik. Namun demikian, fraksi menegaskan bahwa penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen tidak boleh berdampak pada turunnya kualitas pelayanan dasar yang masih dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas meski dilakukan penyesuaian anggaran.
“Oleh karena itu, fraksi meminta penjelasan yang terukur mengenai langkah Pemkot Bontang dalam memastikan pelayanan pada sektor kesehatan, perumahan rakyat, sosial serta ketertiban umum tetap berjalan optimal, merata, dan tidak mengalami penurunan kualitas akibat efisiensi anggaran,” ujarnya.
Selain besaran penurunan belanja, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sempitnya waktu efektif pelaksanaan anggaran perubahan yang baru dibahas pada awal September. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program tidak sekadar mengejar serapan anggaran.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, seluruh program yang tetap dipertahankan dalam APBD Perubahan harus dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang tetap terjaga sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Adv)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir
