KITAMUDAMEDIA, Bontang – Mantan Ketua KNPI Bontang, Agus Haris mengatakan Tigalisme Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang dapat diselesaikan dengan 2 cara.
Pertama, rekonsiliasi bisa dilakukan jika KNPI yang baru muncul, diluar KNPI pimpinan Abdul Rasyid harus mau melebur.
Karena menurutnya, KNPI Abdul Rasyid lah yang legal, memang jelas garis sejarahnya dan sesuai dengan mekanisme organisasi.
Sementara dua poros KNPI baru adalah korban dari konflik di pusat yang seharusnya bisa melepaskan egonya untuk kepentingan bersama.
Setelah proses rekonsiliasi itu berjalan, baru melangkah ke musyawarah daerah untuk memilih kembali pemimpin KNPI yang baru.
“Hanya itu solusinya, kalau tidak mau. Tidak bisa,” ucap dia saat ditemui di kantor DPC Gerindra, Jumat (19/11/2021).
Ia pun mengungkapkan, jika terus saling menyalahkan dengan mempertahankan ego masing-masing dan selalu berkaca dengan pusat tidak akan ada ujung.
“Mau jadi apa, yang rugi juga mereka kan,” terangnya
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Bontang ini mengungkapkan ada solusi lain, jika pemerintah mau mengambil langkah tegas dengan mengakui hanya satu keberadaan KNPI sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga organisasi.
“Pemerintah tegas memilih satu dari tiga KNPI ini, itu sah. Walaupun di pusat itu ada dualisme atau tigalisme,” bebernya.
Landasan hukumnya jelas, sambung Politisi Gerinda ini, pemerintah daerah punya kuasa untuk mengatur sendiri kekuasaannya berdasarkan undang-undang otonomi.
“Artinya ada pembagian kewenangan, pemerintah daerah dapat mengatur apa yang jadi persoalan daerah, itu bisa dipakai jika kita mau cari dasar hukumnya,” pungkasnya.
Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar
