KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengkritik wacana penarikan uang sewa, bagi masyarakat yang menempati perumahan khusus nelayan di Kelurahan Bontang Lestari.
Dirinya tidak menampik bahwa kebijakan apapun dapat berubah atas perkembangan sosial di masyarakat. Tetapi tidak lantas keputusan yang diambil bisa secara sepihak diterapkan.
Menurut Agus Haris, perlu dasar yang kuat dalam bentuk pendataan terlebih dahulu dari dinas terkait, memastikan sisi finansial dari masyarakat.
Pasalnya, perumahan itu dibangun oleh Kementerian PUPR guna membantu meringankan para nelayan, mendapatkan rumah secara cuma-cuma.
“Pastikan dulu berapa pendapatan para nelayan disana?, apakah dalam satu bulan kebutuhannya sudah terpenuhi. Itu dulu yang perlu diperjelas,,” katanya kepada Kitamudamedia.com, Senin 28 Maret 2022.
Jika dalam inventarisasi terjawab bahwa yang menempati perumahan nelayan tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Itulah yang dapat dipakai sebagai dasar.
“Jadi jangan sepihak, karena keperluan perawatan bangunan sementara uang daerah krisis, lalu tiba-tiba warga mau di tarif sewa, itu lepas tangan namanya,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengaku akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan terkait wacana penarikan tarif perumahan tersebut.
“Ini sudah dijadwalkan bulan puasa ini (April) memanggil Dinas Perkimtan, kami ingin tahu penjelasannya. Pak RT warga disana ada datang mengadu ke kami,” ungkapnya.
Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar
