KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wali Kota Bontang, Basri Rase membenarkan telah menerima surat sanggahan Kepala Badan Kesbangpol Sigit Alfian atas pelanggaran disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara), Kamis kemarin (14/03/2024).
Wali Kota Bontang, Basri Rase menyampaikan, surat yang dikirim Sigit Alfian salah alamat. Basri menegaskan surat sanggahan tersebut seharusnya ditujukan langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bukan ke Wali Kota.
“Seharusnya surat sanggahan itu ditujukan ke KASN bukan ke saya, saya hanya melanjutkan rekomendasi dari KASN,” ucapnya pada awak media, Jumat (15/3/2024).
Dikatakan Basri, Sigit Alfian melakukan pelanggaran bukan kali pertama, sebelumnya Sigit pernah diberi hukuman disiplin. Tercatat,
saat menjabat sebagai Kepala Bapenda pada sekira tahun 2020 Sigit mendapatkan hukum sedang, kemudian saat ini diberikan hukuman berat diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan sanksi non job selama 12 bulan.
“Dulu sudah pernah juga diberikan hukuman disiplin, ini mengulangi lagi, maka dari itu KASN memerintahkan saya untuk memberikan hukuman berat kepada Sigit Alfian,” ungkapnya.
Ditanya terkait tidak adanya teguran 1,2 dan 3 terhadap Sigit Alfian, ia mengatakan hukuman disiplin tersebut diberikan atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kan beliau ini sudah pernah diberikan hukuman sedang, beda kalau tidak pernah melakukan pelanggaran, artinya kalau sudah pernah diberikan hukuman sedang berarti harus sudah di warning,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kepala BPKSDM Sudi Priyanto mengatakan, menyikapi sanggahan atau keberatan yang dikirimkan Kepala Bakesbangpol Sigit Alfian, pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ada dan membahasanya dengan tim Hukuman Disiplin (Hukdis), dan hasil nya nanti akan diserahkan kepada Pimpinan.
Apakah sanggahan tersebut diterima dan diringankan hukumannya, atau malah justru sebaliknya bisa diberatkan dalam hal ini bisa saja diberhentikan dari ASN atau masih sama dengan hukuman yang sebelumnya.
“Kami rapatkan dahulu dengan tim Hukdis, untuk hukumannya nanti tergantung dari prosesnya” tuturnya.
Ia juga mengatakan, dari diterimanya surat sanggahan pada Kamis, 14/3/2024 kemarin, pihak pemerintah harus menjawab surat sanggahan tersebut paling lambat 21 hari kerja.
“Paling lambat kami harus menjawab selama 21 hari kerja, itu sudah beserta hasil dari surat keputusan hukdis terhadap beliau, seperti yang saya bilang, hukdisnya bisa jadi lebih ringan, lebih berat atau memperkuat hukuman yang sebelumnya,” paparnya.
Diketahui, Sigit Alfian mengirimkan surat sanggahan langsung ke Wali Kota Bontang, Cc Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Reporter : Yulia.C
Editor : Redaksi
