KITAMUDAMEDIA, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti fenomena aparatur sipil negara (ASN) yang memilih mengundurkan diri setelah mengetahui penempatan mereka di wilayah terpencil, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Menurutnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip dasar pengabdian sebagai ASN.
“Sebenarnya itu kembali pada pribadi masing-masing. Ketika sudah diberi penempatan tapi tidak mau, mungkin ada kegiatan lain yang menurut mereka lebih menjanjikan,” ujarnya.
Ekti menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar mencari kenyamanan atau gaji besar, melainkan menjalankan pengabdian di mana pun negara menugaskan, sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan.
“Namanya ASN, ada sumpahnya. Kerja ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi tentang kesiapan ditempatkan di mana saja dan seberapa besar keinginan kita untuk membangun,” tegasnya.
Lebih jauh, Ekti menilai sulitnya penempatan ASN di wilayah terpencil juga dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia (SDM) lokal yang siap mengisi posisi strategis di pemerintahan. Hal ini membuat pemerintah terpaksa merekrut tenaga dari luar daerah, yang tidak jarang enggan ditempatkan di daerah terpencil seperti Mahulu.
“Pendidikan untuk putra-putri daerah harus ditingkatkan. Kalau terus mengandalkan orang luar, pasti akan terus begini. Harapannya, orang Mahulu sendiri yang membangun daerahnya,” kata Ekti.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mencetak SDM lokal berkualitas, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan vokasi, agar memiliki daya saing dan komitmen tinggi terhadap pembangunan daerah.
“Kalau SDM lokal siap, masalah penempatan ini bisa teratasi. Yang paling penting adalah membangun komitmen mengabdi, di mana pun berada,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kaltim)
Editor : Redaksi
