KITAMUDAMEDIA, Kutai Timur — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka keluarga berisiko stunting (KRS).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan manusia di Kutim berjalan sinergis, terukur, dan tidak tumpang tindih antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa penanganan KRS tidak bisa dilakukan hanya oleh satu dinas.
Masalah stunting dan risiko keluarga menyangkut banyak aspek, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi rumah tangga.
“Data kami harus menjadi pintu masuk bagi OPD lain untuk bergerak bersama dalam menangani risiko keluarga,” ujar Junaidi.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama yang diusung dalam rencana kerja tahun 2025.
Dalam strategi ini, DPPKB berperan sebagai koordinator data dan penghubung antarinstansi, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh OPD sesuai kewenangannya.
Misalnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menangani rumah tidak layak huni dan sanitasi, Dinas Kesehatan fokus pada intervensi gizi, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial, sedangkan PDAM Kutim menjamin ketersediaan air bersih bagi keluarga berisiko.
Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan dunia usaha juga turut berperan melalui dukungan pendanaan dan program tanggung jawab sosial (CSR).
“Inilah yang kami sebut sebagai strategi kolaborasi penanganan keluarga berisiko stunting. Semua pihak punya peran, semua bergerak dengan data yang sama, dan semua diarahkan untuk satu tujuan,” jelas Junaidi.
Data KRS yang disusun oleh DPPKB menjadi fondasi utama dalam sinergi antarinstansi.
Dengan begitu, setiap bantuan, baik rumah layak huni, sanitasi, maupun gizi, diberikan tepat kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Kolaborasi ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial agar ikut terlibat dalam kegiatan pencegahan risiko.
Junaidi menegaskan bahwa sinergi antarinstansi bukan hanya soal pembagian tugas, tetapi juga soal komitmen dan konsistensi.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terarah, Kutim menargetkan penurunan signifikan terhadap angka keluarga berisiko stunting pada tahun 2025.
Langkah ini sekaligus menjadi model kerja bersama yang mengutamakan efektivitas data dan tanggung jawab bersama dalam membangun generasi Kutim yang sehat dan berdaya.(ADV)
