KITAMUDAMEDIA, Bontang – Proyeksi pendapatan Kota Bontang kembali mendapat tekanan. Bukan karena target penerimaan yang terlalu tinggi, melainkan perubahan regulasi yang mengubah mekanisme penyaluran dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan perubahan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu faktor utama menurunnya proyeksi pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, sebelumnya dana bagi hasil dari sektor tersebut dapat langsung diterima pemerintah kabupaten/kota. Namun, dengan aturan baru, dana harus terlebih dahulu masuk ke kas Pemerintah Provinsi sebelum disalurkan kembali kepada pemerintah daerah.
“Penurunan ini bukan karena target yang ditetapkan sebelumnya terlalu tinggi, melainkan akibat adanya perubahan regulasi. Mekanisme penyaluran berubah sehingga berdampak pada penerimaan daerah,” jelasnya, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kota Bontang, tetapi juga dirasakan berbagai daerah di Kalimantan Timur. Berkurangnya pendapatan di tingkat provinsi turut memengaruhi besaran transfer keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, baik dalam bentuk dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan.
Di tengah tekanan tersebut, Pemerintah Kota Bontang telah mengusulkan Bantuan Prioritas Daerah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sekitar Rp200 miliar.
Andi Faizal mengatakan, mekanisme bantuan tersebut kini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya menggunakan skema bantuan keuangan, pemerintah provinsi kini menerapkan mekanisme bantuan belanja langsung untuk mendukung program prioritas daerah.
Usulan itu mencakup lima program yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, penguatan sektor pendidikan, rehabilitasi sekolah, serta percepatan penurunan stunting.
Peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas juga masuk dalam usulan yang diajukan Pemerintah Kota Bontang.
“Lima program perioritas yang memang kami anggap penting yg kami ajukan kepusat,” kata dia.
Ia berharap sinergi Pemerintah Kota Bontang, DPRD Bontang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta para legislator di tingkat provinsi dapat memperkuat perjuangan agar program-program tersebut memperoleh dukungan anggaran.
“DPRD Bontang akan terus mengawal berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik bersama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kami berharap usulan ini dapat direalisasikan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat Bontang,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir
