KITAMUDAMEDIA, Kutai Timur – Pengendalian anggaran tahun depan akan dijalankan secara lebih ketat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyusul kemungkinan turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada ruang fiskal. Namun, Pemkab memastikan bahwa hak dasar aparatur tidak akan terdampak oleh tekanan tersebut.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa gaji pokok ASN tidak akan menjadi bagian dari penyesuaian anggaran. Ia menekankan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pendapatan pegawai, apa pun kondisi fiskalnya.
“Situasi keuangan daerah boleh berubah, tetapi gaji ASN tidak akan disentuh. Itu komitmen kami,” ucapnya.
Pemkab Kutim juga menyiapkan strategi agar APBD tetap sehat, salah satunya dengan memperkuat komunikasi bersama DPRD untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan konsisten dan akuntabel. Penyesuaian anggaran akan dilakukan pada pos belanja yang dinilai masih bisa dirasionalisasi.
Selain menjaga hak pegawai, pemerintah tetap mengedepankan sektor wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Noviari menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan tanpa hambatan meskipun anggaran diperketat.
Ia menjelaskan, penghematan yang mungkin dilakukan lebih diarahkan pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) apabila kondisi keuangan menuntut penyesuaian.
“Yang dievaluasi adalah TPP jika diperlukan. Itu pun harus dilakukan secara bijak agar tidak mengganggu kinerja,” tambahnya.
Di sisi lain, ASN diminta menyesuaikan diri dengan kebijakan anggaran tahun depan yang lebih selektif. Pemerintah mengharapkan aparatur tetap menjaga kualitas layanan sekaligus memahami bahwa kondisi fiskal membutuhkan kedisiplinan.
Penyusunan APBD 2026 juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Setiap program yang dianggap kurang prioritas akan dikaji ulang, sementara kegiatan yang mendukung kebutuhan masyarakat tetap menjadi tumpuan.
Lebih jauh, Pemkab Kutim menyampaikan bahwa stabilitas fiskal tidak hanya soal pengeluaran, tetapi juga menjaga ritme pembangunan agar tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh rencana tetap dapat berjalan meski dengan anggaran lebih terbatas.
Upaya ini disebut sebagai langkah jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah. Dengan keseimbangan antara kepentingan pegawai dan kebutuhan masyarakat, pemerintah berharap pelayanan tetap optimal.
Melalui pendekatan fiskal yang lebih disiplin namun terukur, Pemkab Kutim optimistis dapat melewati kondisi anggaran tahun depan tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN sebagai pilar utama birokrasi.(ADV)
