KITAMUDAMEDIA, Bontang – Masa kepemimpinan Basri Rase dan Najirah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, cukup singkat. Hanya sekira 3.5 tahun (2021-2024).
Periode sempit tersebut dinilai pengamat politik dapat mempersulit pencapaian visi dan misi pasangan Basri – Najirah, jika pengelolaan dan jalannya pemerintah Kota Bontang tidak dikawal bersama seluruh perangkat daerah.
Budiman, Pengamat politik dari Universitas Mulawarman mengatakan, pemerintahan Basri-Najirah harus solid, beriringan ,bekerjasama dan kompak dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk berbagi peran dalam pengambilan berbagai keputusan.
“Kalau mau merealisasikan visi-misinya kunci utama adalah kekompakan atau komitmen,” ucapnya kepada Kitamudamedia.com beberapa waktu lalu.
Tradisi pecah kongsi yang kerap menerpa pasangan kepala daerah, harus ditepis. Kepala Prodi Pemerintahan Integratif Unmul (PIN) itu, mengungkapkan banyak program atau kegiatan di daerah kabupaten/kota, bahkan di provinsi yang terbengkalai atau tidak jalan karena di antara pemimpin sibuk bertikai, alhasil masyarakat jadi korban.
“Biasanya, pasangan pemenang itu harmonisnya hanya ketika pilkada saja, atau paling lama 1 tahun menjabat,” katanya.
Salah satu yang mencuat, soal penyusunan kursi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isunya tidak melibatkan Wakil Wali Kota Bontang, Najirah. Menanggapi hal tersebut Budi,menegaskan Basri – Najira harus membuktikan bahwa stigma yang terbangun itu tidak benar dengan menunjukan kerja nyata, menjaga komunikasi dengan Wakilnya. Selaras menjalankan komitmen membangun Bontang sesuai dengan visi-misinya. Bontang Hebat dan Beradab.
Artinya, jika ada jaminan kekompakan ke depan sampai akhir masa jabatan, maka kita akan melihat visi-misinya bisa diselesaikan dengan didukung oleh anggaran komitmen
Pasalnya, menurut Budiman penilaian masyarakat akan muncul negatif jika dalam waktu 1 tahun pemerintahan tidak ada perubahan yang diberikan.
“Meski Wakil Wali Kota (Najirah) sudah menampik, tapi tetap waspada, jika berjalan 1 tahun tidak ada perubahan, secara otomatis akan ada penilaian yang akan membanding-bandingkan kepemimpinannya dengan Wali Kota yang lalu. Muncul opininya yang kemarin lebih bagus,” bebernya.
Beberapa tantangan yang akan dihadapi pasangan Basri-Najirah ke depan cukup berat. Tolak ukur yang bisa dipakai adalah melihat bagaimana prestasi Neni dan Basri ketika memimpin dulu. Terlebih Basri merupakan bagian dari pemerintah sebelumnya.
“Basri ada bagian dari itu (pemerintah Neni – Basri) artinya bisa jadi tantang atau bisa jadi beban karena akan dibandingkan, ” tambahnya.
Selanjutnya, tak kalah penting penempatan pejabat. Konsep the right man on the right place, menempatkan SDM sesuai kemampuan dan kapabilitas mutlak harus diterapkan. Catatan pentingnya jangan sampai menempatkan seseorang karena faktor kedekatan, kekerabatan atau lainnya, bukan karena prestasi yang bisa mendukung kinerja.
Jika ada pengkotak kotakan di dalam pemerintahan maka orientasi pengabdiannya balas budi, bukan untuk rakyat.
“Meskipun Wali Kota punya hak prerogatif kalau dasarnya kompromi baik itu kosong 1 atau 2 ataupun tim sukses, maka otomatis yang terjadi adalah sulitnya merealisasikan visi misi itu, ” papar pengamat politik Unmul Samarinda, Kaltim.
Diingatkan Budi, kalau sudah bermasalah di penempatan SDM maka akan menjadi penilaian buruk. Cela tersebut dan bisa dimanfaatkan lawan politik di pilkada selanjutnya.
“Yang muncul opininya yang kemarin lebih bagus,” ucap Budi.
Meski begitu, Budi melihat Basri – Najirah memiliki daya tarik interpersonal yang menjadi dasar interaksi sosial di masyarakat sehingga menjadi magnet untuk dipilih. Siapa yang merakyat itu yang dipilih.
“Dalam konteks politik terkadang modal sosial lebih diunggulkan daripada prestasi
atau lebih diperhitungkan, dipilih orang dari pada latar belakang pendidikan atau kemampuan, ” tambahnya.
Soal anggaran, relasi dengan lembaga legislatif juga perlu dijaga. Problem baru, jika pemimpin di daerah tidak menjadi mayoritas di parlemen, DPRD. Peran DPRD dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintahan, sehingga penting pemerintahan kota merangkul semua partai.
Reporter : Muh. Ridwan
Editor : Kartika Anwar
