KITAMUDAMEDIA, Bontang – Bontang pasca migas menjadi salah satu tema pembahasan yang difokuskan Komisi II DPRD, dalam rapat rencana kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menatap tahun 2022, Senin (8/11/2021) lalu.
Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan pemerintah kota Bontang khususnya instansi Bapenda sudah harus memikirkan bagaimana kemampuan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghadapi pasca migas.
Sebab ia khawatir, dalam tempo 10 atau 20 tahun mendatang saat perusahaan besar seperti PT Badak LNG tidak lagi aktif, potensi Dana Bagi Hasil (DBH) pastinya sangat berkurang.
“Saat ini saja, tinggal Rp 800 miliar DBH kita,” ungkapnya.
Dampaknya, Bontang akan kelimpungan karena potensi PAD yang dimiliki sangat kecil.
Politisi Golkar itu, meminta Bapenda untuk menggarap semua sumber yang berpotensi retribusi pajak dan belum tersentuh, seperti sarang burung walet, parkiran objek wisata dadakan, parkiran rumah sakit pemerintah maupun swasta dan lain-lain, tujuannya peningkatan PAD.
“Semua yang punya potensi uang, wajib dikelola. Persoalan regulasi ayo kita siapkan, jika memang terkendala,” ucapnya.
Rustam menekankan, Bontang harus bisa mandiri sebagaimana penerjemahan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Diartikan, kewenangan daerah diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah.
“Sehingga ketergantungan transfer dana dari pemerintah pusat bisa berkurang,” pungkasnya.
Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar
