KITAMUDAMEDIA, Bontang – Peningkatan pendapatan dan besarnya belanja daerah dianggap belum berdampak optimal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.
Hal tersebut disampaikan gabungan Fraksi PAN dan Hanura (Annur) dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bontang tahun anggaran 2023, beberapa waktu lalu.
Anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan menyampaikan, dari berbagai program dan alokasi anggaran pembangunan daerah yang dirancang dan direncanakan masih ada yang perlu diperbaiki. Pasalnya kebijakan keuangan dan program-program pembangunan yang dijalankan masih sebatas menghasilkan output, belum melahirkan outcome.
Dari berbagai program yang digulirkan pemerintah, belum nampak sustainability dan kontinuitas, sehingga belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat Bontang.
“Fraksi Annur mengapresiasi kinerja pemerintah dan menyetujui, namun ada beberapa yang harus diperbaiki, agar kesejahteraan masyarakat dapat optimal,” tuturnya.
Fraksi Annur meminta agar Pemkot Bontang memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan serta pembinaan internal. Kemudian meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang daerah/aset.
“Pemerintah Kota Bontang segera melaksanakan semua rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti. Melakukan evaluasi di beberapa perangkat daerah yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak terlaksana dengan baik,” paparnya.
Lebih lanjut, gabungan fraksi ini pun meminta agar Pemkot Bontang menyusun program dan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan beberapa aspek salah satunya, RPJMD. Terakhir, Fraksi Annur juga meminta agar Wali Kota Bontang mengutamakan perencanaan program dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.(Adv)
Reporter : Yulia.C
Editor : Nur Aisyah Nawir
