KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan anggaran daerah tahun 2026 harus difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga pengendalian banjir.
Salah satu prioritas yang ditekankan adalah percepatan pengadaan perlengkapan sekolah gratis agar dapat dimanfaatkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Menurut Neni, kesiapan sejak awal penting untuk menjamin kenyamanan siswa dan orang tua.
“Perlengkapan pendidikan harus sudah tersedia tepat waktu. Anak-anak tidak boleh terkendala hanya karena keterlambatan administrasi,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Selain pendidikan, Neni juga menaruh perhatian pada penanganan ODGJ. Ia menginstruksikan pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pemerintah kelurahan.
Penanganan ODGJ, kata dia, harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, melalui pendampingan keluarga, kunjungan rumah, dan memastikan pengobatan berjalan rutin.
“Mereka bukan untuk ditertibkan semata, tetapi harus dilindungi dan dirawat dengan pendekatan kemanusiaan,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Neni meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera merealisasikan proyek strategis pengendalian banjir, termasuk pembangunan drainase dan polder. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap proyek pembangunan.
“Masyarakat perlu tahu apa yang sedang dibangun, berapa anggarannya, dan apa manfaatnya bagi mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bontang, Sony Suwito, melaporkan realisasi fisik pembangunan tahun 2025 telah mencapai 99,9 persen. Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp88,85 miliar yang difokuskan pada enam proyek strategis pengendalian banjir.(*)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir
