KITAMUDAMEDIA, Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan perlunya peningkatan kompetensi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader desa setelah ditemukan sejumlah kesalahan input data terkait pendataan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Kesalahan tersebut dinilai dapat mengganggu akurasi data yang menjadi dasar perencanaan intervensi pemerintah pada tahun berikutnya.
Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang kerap ditemukan adalah ketidaktepatan informasi dalam aplikasi.
“Kami mendapati kasus rumah warga tercatat memiliki sambungan air PDAM, padahal faktanya tidak. Ini contoh kesalahan input yang berdampak pada perencanaan bantuan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena sebagian kader belum memahami secara penuh standar pendataan lapangan maupun penggunaan aplikasi.
DPPKB menilai bahwa ketelitian kader saat mengisi data sangat krusial, terutama dalam sistem pendataan by name by address yang dipakai untuk memetakan risiko stunting.
Kesalahan kecil, seperti salah memasukkan status sanitasi atau layanan air bersih, dapat menyebabkan intervensi tidak tepat sasaran.
Akurasi data menentukan apakah sebuah keluarga berhak menerima bantuan rumah layak huni, jamban, air PDAM, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Untuk memperbaiki kualitas pendataan, DPPKB akan memperkuat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan konsep jemput bola dan dilakukan langsung di desa, kecamatan, atau lokasi yang mudah diakses para kader.
“Model bimtek jemput bola lebih efektif dan efisien kita bisa melatih kader langsung di lapangan selama satu sesi singkat namun tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam bimtek tersebut, para kader akan mendapatkan pelatihan teknis mengenai cara input data yang benar, termasuk pemanfaatan aplikasi.
Pelatihan ini juga difokuskan pada keterampilan verifikasi faktual, seperti mengecek langsung kondisi air bersih, sanitasi, dan kelayakan rumah.
DPPKB menilai peningkatan pemahaman kader sangat penting karena mereka adalah ujung tombak pendataan.
Kesalahan input sering kali bukan karena ketidaksengajaan, tetapi karena kurangnya pelatihan dan minimnya pengalaman teknis.
Peningkatan kualitas kader diharapkan menghasilkan data yang lebih valid, sehingga program bantuan lebih mudah diarahkan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.(ADV)
