KITAMUDAMEDIA, Bontang – DPRD Bontang mengingatkan agar rencana pengelolaan Pulau Beras Basah tidak membuat pelaku usaha lokal tersisih. Keterlibatan pihak ketiga dinilai tetap harus memberi ruang bagi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor wisata di pulau tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan masuknya investor atau pihak luar dalam pengembangan destinasi wisata tersebut. Namun, ia meminta pemerintah memastikan masyarakat lokal tetap dilibatkan dalam sistem pengelolaan nantinya.
Menurutnya, keberadaan pihak ketiga bisa menjadi peluang untuk memperbaiki fasilitas dan tata kelola wisata Pulau Beras Basah. Meski begitu, kebijakan yang diterapkan jangan sampai merugikan pelaku usaha kecil maupun jasa transportasi lokal yang selama ini beroperasi di kawasan tersebut.
“Kami tidak menolak pihak ketiga masuk untuk membantu pengelolaan. Tetapi harus ada tahapan dan aturan yang jelas supaya masyarakat lokal tetap dilibatkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kemungkinan pengelola baru menjalankan fasilitas dan transportasi secara mandiri tanpa melibatkan warga setempat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor wisata.
“Jangan sampai nanti semua fasilitas dan transportasi dikelola sendiri oleh pihak ketiga tanpa melibatkan warga lokal. Itu tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang selama ini hidup dari sektor wisata,” katanya.
Winardi menilai masyarakat lokal selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas wisata di Pulau Beras Basah. Karena itu, ia berharap pola kerja sama yang disusun pemerintah daerah nantinya tetap membuka ruang bagi warga dan pelaku usaha lokal untuk terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan Kota Bontang tersebut. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
